Daftar Negara Berkembang

2.1. Daftar Negara Berkembang di Benua Eropa

1. Albania
2. Azerbaijan
3. Bosnia dan Herzegovina
4. Bulgaria
5. Belarus
6. Georgia
7. Kroasia
8. Kosovo
9. Latvia
10. Lithuania
11. Makedonia
12. Montenegro
13. Ukraina
14. Moldova
15. Polandia
16. Romania
17. Serbia
18. Turki

2.2. Daftar Negara Berkembang di Benua Afrika

1. Algeria
2. Djibouti
3. Mesir
4. Djibouti
5. Libya
6. Mauritania
7. Maroko
8. Sudan
9. Sudan Selatan
10. Tunisia
11. Angola
12. Benin
13. Botswana
14. Burkina Faso
15. Burundi
16. Kamerun
17. Cape Verde
18. Republik Afrika Tengah
19. Chad
20. Komoro
21. Republik Demokratik Kongo
22. Republik Kongo
23. Ivory Coast
24. Guinea Khatulistiwa
25. Eritrea
26. Ethiopia
27. Gabon
28. Gambia
29. Ghana
30. Guinea
31. Guinea-Bissau
32. Kenya
33. Lesotho
34. Liberia
35. Madagaskar
36. Malawi
37. Mali
38. Mauritus
39. Mazambik
40. Namibia
41. Niger
42. Nigeria
43. Rwanda
44. Sao Tome and Principe
45. Senegal
46. Seychelles
47. Sierra Leone
48. Afrika Selatan
49. Swaziland
50. Tanzania
51. Togo
52. Uganda
53. Zambia
54. Zimbabwe

2.3. Daftar Negara Berkembang di Benua Amerika

1. Antigua dan Barbuda
2. Argentina
3. Bahama
4. Barbados
5. Belize
6. Bolivia
7. Brazil
8. Chili
9. Kolombia
10. Kosta Rika
11. Dominika
12. Republik Dominika
13. Ekuador
14. El Salvador
15. Grenada
16. Guatemala
17. Guyana
18. Haiti
19. Honduras
20. Jamaika
21. Meksiko
22. Nikaragua
23. Panama
24. Paraguay
25. Peru
26. St. Kitts and Nevis
27. St. Lucia
28. St. Vincent and the Grenadines
29. Suriname
30. Trinidad and Tobago
31. Uruguay
32. Venezuela

2.4. Daftar Negara Berkembang di Benua Asia

1. Armenia
2. Kazakstan
3. Kirgistan
4. Mongolia  
5. Tajikistan
6. Turkmenistan
7. Uzbekistan
8. Afghanistan
9. Bangladesh
10. Bhutan
11. Brunei Darussalam
12. Kamboja 
13. Cina
14. Fiji
15. India
16. Indonesia
17. Kribati
18. Korea Utara
19. Laos
20. Malaysia 
21. Maldives
22. Myanmar
23. Nepal
24. Pakistan
25. Palestina
26. Papua Nugini
27. Filipina
28. Samoa
29. Solomon
30. Sri Lanka
31. Thailand 
32. Timor Leste 
33. Tonga
34. Tuvalu
35. Vanuatu
36. Vietnam
37. Bahrain
38. Iran
39. Irak
40. Yordania
41. Kuwait
42. Libanon
43. Oman
44. Qatar
45. Arab Saudi
46. Suriah
47. Yaman
48. Uni Emirat Arab

2.5. Daftar Negara Berkembang di Benua Australia dan Oceania

1. Fiji
2. Kribati
3. Kepulauan Marshall
4. Federasi Mikronesia
5. Nauru
6. Palau
7. Samoa
8. Solomon
9. Tonga
10. Tuvalu
11. Vanuatu

Tanda Baca

1.      Tanda titik (.)

Berfungsi untuk :

·         Mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan

·         Pada akhir singkatan nama orang

·         Diletakkan pada akhir gelar, pangkat, sapaan, atau jabatan

·         Pada singkatan kata atau unkapan yang sudah sangat umum

·         Diakhir angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar, dll.

2.      Tanda koma (,)

Berfungsi untuk :

·         Memisahkan unsure-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang,

·         Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat,

·         Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, dll.

3.      Tanda seru (!)

Berfungsi untuk :

·         Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat.

4.      Tanda titik koma (;)

Berfungsi untuk :

·         Memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara,

·         Memisahkan kalimat setara dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung

5.      Tanda titik dua (:)

Berfungsi untuk :

·         Pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian

·         Pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian

·         Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan

·         Diantara jilid atau nomor buku/ majalah dan halaman

·         Anatar bab dan ayat dalam kitab suci

·         Anatara judul dan anak judul suatu karangan

6.      Tanda hubung (-)

Berfungsi untuk :

·         Menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris,

·         Menyambung unsur-unsur kata ulang,

·         Merangkai unsure bahasa Indonesia dengan unsure bahasa asing.

7.      Tanda ellipsis (…)

Berfungsi untuk :

·         Menggambarkan kalimat yang terputus,

·         Menunjukkan bahwa satu petikan ada bagian yang dihilangkan

8.      Tanda kurung ( )

Berfungsi untuk :

·         Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan merupakan bagian pokok suatu kalimat,

·         Mengapit angka atau huruf yang memerinci suatu seri karangan

9.      Tanda Tanya (?)

Berfungsi untuk :

·         Dipakai pada akhir kalimat Tanya,

·         Tanda Tanya yang dipakai dan diletakkan dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud kurang dapat dibuktikan kebenarannya

10.  Tanda kurung siku ( [..] )

Berfungsi untuk :

·         Mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada khir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain,

·         Mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung

11.  Tanda petik (“…”)

Berfungsi untuk :

·         Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain,

·         Mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat,

·         Mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal

12.  Tanda petik tunggal (‘…’)

Berfungsi untuk :

·         Mengapit petikan yang tersusun didalam petikan lain,

·         Mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing

13.  Tanda garis miring (/)

Berfungsi untuk :

·         Dipakai dalam penomoran kode surat

·         Sebagain pengganti kata atau

14.  Tanda penyingkat (apostrof) (‘)

Berfungsi untuk :

·         Menunjukan penghilang bagian kata

Sejarah Lahirnya Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideology Negara

Sebelum tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di wilayah negara RI terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut, bangsa Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun politik.

Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini Belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami kegagalan. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura)

Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara

Secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:

1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan

Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin

Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”.
Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh

para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama   mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya.
Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan